Advokasi yang menjengkelkan

25 April 2017 - Posted by admin

Advokasi yang menjengkelkan

Dalam setahun terakhir, beberapa kali kami mengikuti “kegiatan advokasi” yang dilakukan pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Hanya mengikuti secara pasif, karena kegiatan kami biasanya berlangsung agak setelah kegiatan advokasi (pelatihan, fasilitasi perencanaan operasional, dll).

Kegiatan yang disebut “kegiatan advokasi” mengambil beragam bentuk, namun umumnya berbentuk pertemuan, seperti seminar, diskusi publik, dan kadang ditambah dengan kunjungan lapangan. Yang muncul sebagai pembicara tama biasanya pejabat, baik pejabat pusat maupun daerah. Seandainya pejabat pusat tidak memiliki kredibilitas sebagai ahli, Tim Pemerintah Pusat  biasanya menyertakan ahli di bidangnya.

Di panggung, para pejabat umumnya mudah mencapai kesepakatan. Tapi, seperti diketahui umum, seringkali yang terjadi adalah kesepakatan semu. Pejabat Pemerintah Pusat begitu menggebu-gebu, direspon hangat oleh pejabat daerah, mungkin sebagai lip service

Tidak jarang, kami mendengar suara-suara pihak daerah yang terkesan dongkol. Sikap ini mungkin dapat lebih menjelaskan mengapa kemudian tidak ada aksi dari pihak pemerintah daerah.

Melihat proses yang berlangsung, sikap itu rasanya alami saja, khususunya ketika satu pihak merasa didikte untuk melakukan sesuatu. Mendikte secara implisit berarti menganggap pihak yang didikte lebih rendah.

Alih-alih membangun kesetaraan, “kegiatan advokasi” seringkali berlangsung seperti ini.

 

·    Yang menemukan dan menunjukkan masalah adalah Tim Pemerintah Pusat. Mereka menunjukkan daerah memiliki masalah atau kondisi daerah yang buruk.

·    Yang menemukan dan menunjukkan sebab atau akar masalah adalah Tim Pemerintah Pusat. Mereka menunjukkan Pemerintah Daerah kelemahan/ kekurangan yang mesti diperbaiki.

·    Akhirnya, yang merumuskan dan menunjukkan solusi adalah Tim Pemerintah Pusat. Mereka medikte kegiatan atau program yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi masalah.

·    Pada akhirnya, yang bertanggung jawab, baik untuk melaksanakan aksi maupun bertanggung jawab pada hasilnya adalah pemerintah daerah.

Bila masalahnya tidak menjadi prioritas isu pemerintah Daerah, bagaimana tidak kegiatan advokasi itu membuat dongkol?

Ke depan kegiatan mendikte pemerintah daerah mestinya dikurangi. Bila merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, maka pemerintah daerah sendiri mestinya harus dapat menemukan masalahnya sendiri, akar masalahnya, dan solusi-solusinya. Di sini, pemerintah pusat dapat membantu sebagai fasilitator atau pendamping pemerintah daerah mengembangkan kapasitasnya melakukan itu semua.

Bila pun kepepet waktu, pemerintah pusat minimal bisa lebih berorientasi pada kepentingan pemerintah daerah. Untuk ini, yang diperlukan hanya memahami yang menjadi concern pemerintah daerah dan mencoba membingkai solusi yang ditawarkan dalam bingkai yang sama dengan concern pemerintah daerah.

Sebagai contoh, untuk isu stunting (anak pendek akibat masalah gizi kronis), sebagian pemerintah daerah mungkin tidak peduli dengan bingkai bahwa stunting berhubungan dengan produktivitas orang yang pada masa balita mengalami stunting (riset melaporkan gaji mereka lebih kecil dibandingkan orang yang sehat di masa balita-nya). Namun, sebagian dari mereka mungkin tergerak bila bingkai yang ditonjolkan dari stunting adalah kematian anak atau gizi buruk pada anak.

Apa yang menjadi concern pemerintah daerah tentu tidak bisa diketahui dengan mengira-ngira. Coba dengarkan saja baik-baik apa concern mereka.

Risang Rimbatmaja www.lapangankecil.org

 

Tinggalkan Komentar
  • Nama
  • Email
  • Komentar
  • Kode Verifikasi : 112 + 2 =

Artikel Refleksi & Riset Lainnya :



Versi Mobile