Komunikasi yang santun

23 Oktober 2013 - Posted by admin

Komunikasi yang santun

Kata santun banyak dipakai sebagai code of conduct (panduan perilaku) organisasi. Partai politik pemenang Pemilu 2009 lalu menggunakan kata santun dalam identitasnya. Sewaktu mengunjungi beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah pertengahan Juli ini, saya juga melihat pemerintahan daerah menggunakan kata santun dalam moto daerahnya.

 

Entah apa, secara lengkap, yang dimaksud mereka sebagai santun, namun kata santun pastinya ikut menyinggung perilaku komunikasi. Komunikasi yang santun.

 

Di sini letak persoalannya. Ketika berbicara mengenai perilaku komunikasi, apa yang dimaksud dengan komunikasi yang santun?

 

Apakah santun itu ditunjukkan dari suara yang pelan, kurang dinamis, dan lambat serta pilihan kata yang menghaluskan/ mengaburkan (euphemism) atau merendahkan diri (dengan meminta maaf terlebih dahulu, mengatakan dirinya tidak lebih tahu/ mungkin salah/ memuji terlebih dahulu atau menyatakan bahwa pernyataannya sekedar masukan kecil saja). Kalau ini konsepnya, dua pernyataan pertama di bawah ini bisa dianggap lebih santun.

 

1.   (Disampaikan dengan suara pelan) “Mohon maaf sebelumnya, rasanya anak Bapak kurang pandai.”

2.   (Disampaikan dengan suara keras atau biasa) “Anak Bapak sebetulnya pandai, tapi…..….kurang peduli dengan pelajaran”

3.   (Disampaikan dengan suara keras atau biasa) “Saya mencatat anak Bapak absen 12 kali, sakit 8 kali dan masuknya 5 kali.”

 

Di keseharian kita mungkin mengenal orang-orang yang berkata halus tapi nyelekit (menyakitkan/ mengiris hati), menyindir namun secara halus, atau mereka yang suka “mengangkat-angkat” terlebih dahulu kemudian “menjatuhkan”? Apakah itu yang namanya santun?

 

Kalau kesantunan itu persoalan intonasi atau kecepatan suara, bagaimana dengan orang-orang Sumatra? Apakah untuk santun mereka mesti merubah “suaranya”?

 

Orang bilang, kesantunan terkait dengan budaya (lokalitas). Rasanya itu betul, tapi dalam kerangka komunikasi yang lebih luas, semisal antar-suku atau agama, perlu diangkat ide dan praktik kesantunan yang lebih universal, yang bukan berasal dari praktik satu suku saja.

 

Terkait dengan itu, praktik berbahasa dalam kerja fasilitasi mungkin bisa dipertimbangkan.

 

Prinsip pertama, adalah bahasa yang deskriptif ketimbang judgmental. Bahasa deskriptif berfokus pada fakta dan berusaha melepaskan diri dari penilaian, penghakiman, penggunaan stigma, hipotesis ataupun prasangka. Bahasa judgmental, terutama yang negatif, kerap menjadi sumber konflik ataupun sekedar penolakan, bahkan sebelum gagasan itu dicoba untuk dipahami atau dicerna.

 

Dalam tiga contoh pernyataan di atas, kata kurang pandai atau kurang peduli adalah bahasa judgmental yang bisa menyinggung, meski disampaikan dengan berbisik. Secara faktual, seseorang tidak bisa meng-klaim seseorang kurang pandai atau kurang peduli. Tapi, yang bisa ditangkap pancainderanya hanyalah sebatas absen 12 kali, sakit sekian kali atau masuk sekian kali.

 

Kedua adalah bahasa deskriptif yang lebih akuntabel, yakni dengan menyertakan metode mendapatkan informasi dan subjeknya. Contoh penggalan kalimatnya adalah “Saya melihat bahwa….”, “Saya mencatat bahwa….”, “Kami mendengar …..”(dengan justifikasi yang valid untuk penggunaan kata kami, bukan manipulasi) atau “Saya merasa...”

 

Ketiga, bilapun ingin menyampaikan penilaian, maka itu mesti sebelumnya didahului oleh pengungkapan deskriptif,  derajat relativitas/ probabilitas, dan prinsip kedua tetap berlaku. Contoh kalimatnya menjadi, “Saya mencatat anak Bapak absen 12 kali, sakit 8 kali dan masuknya 5 kali. Saya jadi menduga anak Bapak kurang menyukai pelajaran sekolah ya.”

 

Perkara kekerasan, kecepatan atau dinamika suara tidak menjadi soal. Asalkan terdengar jelas, sudah cukup.

 

Risang Rimbatmaja

Tinggalkan Komentar
  • Nama
  • Email
  • Komentar
  • Kode Verifikasi : 181 + 6 =

Artikel Refleksi & Riset Lainnya :



Versi Mobile