Demokrasi, kegaduhan dan kerja fasilitator

05 Juli 2012 - Posted by admin

Demokrasi, kegaduhan dan kerja fasilitator

Demokrasi jangan sampai hanya menimbulkan kegaduhan, tapi tidak memberikan hasil nyata. Demikian disampaikan Wapres RI, seperti dimuat dalam Kompas, 5 Juli 2012.

 

Pernyataan itu mengingatkan kami akan kerangka kerja fasilitasi yang mungkin sama atau mengikuti proses berdemokrasi.

 

Kerangka kerja fasilitasi yang sederhana mencakup tiga tahap, yakni 1) divergensi, 2) saling memahami dan 3) konvergensi. Divergensi adalah tahap “kegaduhan”. Orang bebas berpendapat. Berbeda pendapat atau bahkan bertolak belakang juga boleh. Mengeluarkan pendapat dengan memodifikasi pendapat sebelumnya juga sah.

 

Dalam tahap pertama fasilitator berperan dalam membangun situasi komunikasi yang nyaman, kepercayaan diri dan/atau bahkan, kalau diperlukan, keterampilan orang untuk berekspresi secara sehat. Dari sisi norma, di sini ditekankan hak untuk berpendapat.

 

Tahap kedua, saling memahami, adalah tahap yang agak sunyi, karena di sini setiap orang harus belajar  memahami pendapat orang lain, termasuk ide, alasan, dan latar belakangnya. Fasilitator dalam tahap ini harus membangun keterbukaan pikiran orang-orang. Bahkan, bila diperlukan, fasilitator mengajarkan kemampuan mendengarkan dan menyampaikan feedback atau feedforward. Di sini pula orang-orang mesti memahami pentingnya hak untuk didengarkan.

 

Tahap ketiga, konvergensi, adalah tahap di mana orang-orang melakukan pengelompokkan, seleksi, modifikasi, kombinasi, sintesis, ataupun inovasi berdasarkan ide-ide yang sebelumnya sudah saling dipahami.

 

Jika dalam tahap divergensi muncul 20 ide yang berbeda dan saling bertolak belakang, maka dalam tahap ini dapat dimunculkan satu atau beberapa ide yang disepakati bersama untuk ditindaklanjuti. Satu atau beberapa ide itu bisa didapatkan dengan cara pengelompokkan dan pemilihan, atau dialog yang mengerucutkan atau mengombinasikan ide-ide yang ada atau bahkan memunculkan ide baru.

 

Dalam tahap konvergensi, selain hak untuk berpendapat dan hak untuk didengarkan, norma lain yang juga perlu ditekankan adalah kewajiban untuk berpartisipasi bagi kemajuan bersama/ kelompok. Jadi, orientasinya bukan lagi kepentingan individual, namun kepentingan kelompok.

 

Demokrasi yang gaduh sehabis masa orde baru ini mengingatkan kami akan tahap pertama kerangka kerja di atas. Dalam orde, yang katanya, reformatif ini kita kuat dalam tahap divergensi. Kita piawai membuat kegaduhan atau melakukan divergent thinking. Orang-orang berpendapat ini itu. Mengritik sana sini. Bila tidak setuju, mudah saja: pecah, buat kongsi baru dan lain-lain.

 

Namun, kita “kehilangan” tahap kedua, apalagi tahap ketiga. Orang -orang kurang memiliki keinginan untuk saling mendengarkan satu sama lain. Kita juga kehilangan visi bersama untuk berproses dalam tahap ketiga, konvergensi. Kepentingan individual atau kelompok lebih mengemuka ketimbang kepentingan bersama.

 

Mungkin tidak sepenuhnya benar, namun kondisi sekarang berbeda dengan masa orde baru dulu, di mana kita terseok-seok di tahap 1, namun cukup kuat (entah asli atau psedo) di tahap 2 dan 3.

 

Di era orde baru, kita tidak berani berekspresi. Berpendapat berbeda adalah menakutkan dan juga berbahaya.  Tapi, begitu muncul ide (khususnya yang dimunculkan oleh elit), kita berupaya mendengarkan dan mencoba memahami dan dengan mudah meletakkannya dalam kerangka visi bersama (bukan hanya berkoor setuju, namun mencari justifikasinya dari Pancasila dan UUD 45).

 

Mana yang lebih baik?

 

Entah  bagaimana penilaiannya dalam kacamata politik, namun menurut kacamata fasilitator, kedua era itu sama-sama memiliki kelemahan dan kekuatannya sendiri. Idealnya, fasilitator menginginkan ketiga tahap itu diberlangsung dengan mulus.

 

Risang Rimbatmaja

 

Tinggalkan Komentar
  • Nama
  • Email
  • Komentar
  • Kode Verifikasi : 138 + 9 =

Artikel Refleksi & Riset Lainnya :



Versi Mobile