Perencanaan Partisipatif: Setelah payung hukum, juklak, juknis, panduan tersedia…

24 Mei 2017 - Posted by admin
Perencanaan Partisipatif: Setelah payung hukum, juklak, juknis, panduan tersedia…

Bagi aparat birokrasi, payung hukum itu penting. Juklak, juknis, panduan atau apapun namanya juga tidak kalah penting. Namun dalam praktik lapangan, perencanaan partisipatif juga membutuhkan kecakapan memfasilitasi, baik aspek seni maupun metode. Ini yang Lapangan Kecil pelajari saat membantu sebuah kota di Jawa Barat memfasilitasi sesi pembelajaran untuk perencanaan partisipatif bagi aparat kecamatan dan keluarahan.

Payung hukum perencanaan partisipatif sudah cukup jelas, yaitu UU 25/ 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang kemudian dioperasionalisasi dalam Permendagri 54/ 2010 yang kemudian diterjemahkan ke dalam perda di tingkat kota dan kabupaten. Dokumen-dokumen teknis pelengkap pun sudah tersedia.

Namun, di lapangan, rekan-rekan aparat juga melihat persoalan-persoalan praktis yang cukup menantang, sedikit di antaranya,

1) Bagaimana membuat musyarawah lebih merata, dalam pengertian, tidak didominasi oleh satu dua orang (tokoh masyarakat) saja?

2) Bagaimana mendorong orang-orang biasa (termasuk, marjinal) untuk ikut aktif menyuarakan ide dan pandangannya?

3) Bagaimana caranya mendorong warga agar perencanaan yang dibuat tidak hanya melulu membuat jalan, bangunan dan konstruksi lainnya?

4) Bagaimana mengelola pendapat atau ide yang ragamnya terlalu banyak?

5) Bagaimana caranya agar masalah-masalah pembangunan (yang bisa ditangani masyarakat) ditangani oleh masyarakat sendiri, tidak dilempar begitu saja ke pemerintah?

6) Bagaimana caranya agar warga berkomitmen dan menjalankan komitmen yang mereka nyatakan sendiri?

Tulisan (berseri) ini bermaksud membagi pengalaman terkait masalah-masalah praktis di atas. Tentu saja, penjelasan dan jawabannya tidak bisa lepas dari konteks pengalaman Lapangan Kecil sehingga aplikasinya sangat sah untuk dikritik, dimodifikasi, diadaptasi dll.

1.  Bagaimana membuat musyarawah lebih merata, dalam pengertian, tidak didominasi oleh satu dua orang (tokoh masyarakat) saja?

Ada warga (biasanya tokoh) yang mendominasi? Pertama, ucapkan Alhamdulillah, puji sukur. Tentu, dalam hati saja.

Mengapa demikian?

Karena memiliki partisipan yang aktif berbicara, meski hanya sedikit forum, jauh lebih baik dibandingkan tidak ada yang bicara sama sekali. Selain itu, sikap positif sangat penting bagi fasilitator. Bila di awal fasilitator sudah tidak nyaman karena “terbebani” atau “tertekan” dengan dominasi satu dua orang di forum, maka kelanjutan proses menjadi lebih berat baginya. 

Kedua perhatikan waktu. Apakah ada kelonggaran? Bila waktu tidak menjadi masalah, maka terapkan saja teknik-teknik venting, bantu orang yang banyak bicara menghabiskan stok pembicaraannya. Dengarkan secara aktif, lakukan paraphrase, bantu visualisasi, sistematisasi, dll.

Dalam banyak kasus, kita tidak punya banyak waktu. Karena itu, aplikasikan kecakapan seni dan metode fasilitasi. Saat membaca tanda-tanda orang dominan, fasilitator tetap harus berada “di dalam percakapan”. Semakin menjauh dalam percakapan, maka semakin sulit mengontrol percakapan. Gunakan teknik-teknik facilitative listening sederhana, seperti active listening, mirroring, atau paraphrasing.

Bila percakapan yang dilontarkan warga bernada negatif, jangan sedih, itu justru lebih mudah dikelola. Dalam banyak kesempatan Lapangan Kecil menikmati mengelola “percakapan yang berujung aksi” akibat lontaran negatif yang kenceng. (Silahkan merujuk pada artikel Lapangan Kecil yang lain untuk isu ini).

Mengelola percakapan adalah satu hal. Hal lain yang bisa dilakukan adalah menerapkan metode yang bisa mendistribusi percakapan (membuat musyawarah menjadi lebih merata). Pilihannya banyak, mulai dari metode yang memanfaatkan kartu metaplan, pembagian kelompok (mulai dari pengelompokkan sederhana, fishbowl, jigsaw, tradeshow, dll).

Dalam pengalaman Lapangan Kecil, aplikasi metode dapat mendistribusikan kesempatan secara lebih merata dalam forum. Namun itu baru kesempatan. Bila warga kebanyakan masih engggan, segan, atau malu berpartisipasi, maka kesempatan akan lewat begitu saja. Jadi, pertanyaan selanjutnya adalah Bagaimana mendorong orang-orang biasa (termasuk, marjinal) untuk ikut aktif menyuarakan ide dan pandangannya? Ini akan dibahas dalam tulisan selanjutnya. Risang Rimbatmaja www.lapangankecil.org

 

 

 

Share This Page


Tinggalkan Komentar

130 + 5 = ?

Artikel Teknik Lainnya :